WARTA, TANJUNG SELOR – Digitalisasi retribusi daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pembiayaan pembangunan di Kalimantan Utara.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Saiful Bachry, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dibuka Gubernur Kaltara di Aula Kantor Gubernur, Senin (13/7).
Menurut Saiful, penerapan transaksi pemerintah secara non-tunai akan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan terintegrasi sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Optimalisasi penerimaan daerah melalui digitalisasi akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan. Dari sisi Biro Administrasi Pembangunan, hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, karena pembiayaan pembangunan yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan mempermudah proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program di setiap perangkat daerah,” jelas Saiful.
Ia menilai, semakin optimal penerimaan daerah yang dikelola melalui sistem digital, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Saiful menambahkan, keberhasilan digitalisasi transaksi pemerintah sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah. Kolaborasi yang baik diyakini mampu mempercepat implementasi sistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, digitalisasi juga akan memperkuat proses pengawasan pelaksanaan pembangunan karena seluruh transaksi dapat terdokumentasi secara lebih baik, sehingga memudahkan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
Melalui implementasi TP2DD, Pemprov Kaltara diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat fondasi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
