WARTA, TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Salah satu perangkat daerah yang merasakan dampaknya adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, khususnya pada sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Dishub tetap berupaya mengoptimalkan program yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang dinilai paling mendesak.
Kepala Bidang LLAJ Dishub Kaltara, Desi Witasari, mengatakan efisiensi anggaran menyebabkan tidak seluruh program yang diusulkan dapat terakomodasi dalam tahun anggaran 2026.
“Program prioritas kami tetap berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan dan peningkatan keselamatan lalu lintas,” ujarnya saat ditemui awak media, Kamis (11/6/2026).
Menurut Desi, bidang LLAJ sebelumnya mengusulkan berbagai kegiatan pendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas, mulai dari pembangunan marka jalan, pemasangan rambu lalu lintas, traffic light, warning light, guardrail hingga inspeksi keselamatan angkutan umum.
Namun akibat keterbatasan fiskal, hanya sebagian kecil program yang dapat direalisasikan tahun ini.
“Efisiensi anggaran cukup berdampak terhadap kegiatan fisik. Karena itu, kami harus menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Pada 2026, Bidang LLAJ Dishub Kaltara hanya dapat melaksanakan empat pekerjaan fisik yang dianggap paling mendesak. Kegiatan tersebut meliputi pengadaan dan pemasangan marka jalan di Kabupaten Nunukan, pembangunan guardrail di Kabupaten Bulungan, serta pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
Desi menjelaskan, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan usulan awal yang telah disusun. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memastikan program yang terlaksana mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mendukung pelayanan transportasi di daerah.
“Usulan sebenarnya cukup banyak, tetapi yang dapat diakomodasi hanya sebagian. Dengan anggaran yang terbatas, kami harus lebih selektif menentukan pekerjaan yang benar-benar prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan,” pungkasnya.
