WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mempercepat penguatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Pemprov Kaltara menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah Digital se-Kalimantan Utara Tahun 2026 di SMA Negeri 1 Tarakan, Selasa (19/5).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala DKISP Kaltara, Iskandar, yang menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi seluruh instansi pemerintah,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Ia menjelaskan, penguatan sistem pemerintahan digital sejalan dengan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 mengenai percepatan transformasi digital.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat digitalisasi dokumen, integrasi data, dan keterpaduan layanan digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Iskandar menilai keberhasilan transformasi digital tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Sinergi antar pemerintah daerah disebut menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di Kaltara.
Ia juga mengungkapkan sejumlah capaian positif yang berhasil diraih daerah dalam penguatan SPBE. Indeks SPBE Provinsi Kaltara tercatat meningkat menjadi 3,87, sementara Kabupaten Nunukan mencapai 3,49 dan Kabupaten Tana Tidung berada di angka 3,25.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di tengah tantangan pelayanan publik yang semakin berkembang.
“Tahun 2026 menjadi momentum penting karena evaluasi pemerintahan digital tidak hanya melihat aplikasi dan sistem, tetapi juga integrasi layanan, keamanan informasi hingga dampaknya terhadap masyarakat,” jelasnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, DKISP Kaltara berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun langkah strategis dan rencana aksi konkret guna meningkatkan kualitas pemerintahan digital di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Ia pun mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kaltara yang adaptif, maju, dan berdaya saing melalui sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
