Kegiatan bertajuk Pelatihan Tools Keamanan Siber itu dibuka langsung Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Iskandar, di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Senin (17/5).
Dalam sambutannya, Iskandar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin dengan Peris.ai Cybersecurity dalam mendukung penguatan keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Saya menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah dibangun selama ini dalam membantu menjaga keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara,” ujarnya.
Ia menegaskan, transformasi digital di sektor pemerintahan harus diimbangi dengan sistem keamanan siber yang kuat dan adaptif. Menurutnya, ancaman digital saat ini tidak hanya menyasar sistem teknologi, tetapi juga berpotensi mengganggu layanan publik dan keamanan data pemerintahan.
Berbagai perangkat keamanan modern seperti Extended Detection and Response (XDR), Network Detection and Response (NDR), Attack Surface Management (ASM), hingga Endpoint Detection and Response (EDR), kata Iskandar, menjadi instrumen penting dalam mendeteksi ancaman serta menutup celah keamanan sistem.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan perlindungan siber tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Secanggih apa pun teknologinya, hasilnya tetap bergantung pada personel yang mengelola. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal penting agar keamanan data dan informasi daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Iskandar juga mendorong seluruh peserta, khususnya tim teknis Persandian dan Aptika DKISP Kaltara, untuk memanfaatkan pelatihan tersebut sebagai ruang belajar sekaligus forum diskusi dalam mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis di lapangan.
“Khusus tim teknis, manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai tantangan, sehingga sistem pertahanan siber kita semakin kuat,” katanya.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Kaltara berharap kemampuan tim teknis dalam mengoperasikan sistem keamanan digital semakin optimal, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, modern, dan akuntabel.
