WARTA, NUNUKAN – Bupati Irwan Sabri meninjau langsung area pintu air pembangunan Embung Lapri di Sebatik sebagai langkah mencari solusi atas mandeknya proses pembebasan lahan yang belakangan memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak tinggal diam dan sangat serius menyelesaikan proyek strategis penyediaan air tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan kesiapan anggaran pembebasan lahan yang terus dialokasikan sejak 2025 hingga 2026.
“Tahun 2026 ini kita menganggarkan sebesar Rp24 miliar. Anggaran sudah siap, jadi keliru kalau ada anggapan pemerintah tinggal diam. Kalau kita tidak serius, tidak mungkin anggaran ini kami siapkan karena jika tidak terealisasi malah akan menjadi Silpa,” tegas Irwan Sabri di hadapan tokoh masyarakat dan perangkat desa.
Persoalan Embung Lapri sendiri dinilai cukup kompleks. Petugas di lapangan menghadapi dilema dalam pengoperasian pintu air karena sebagian lahan masyarakat di sekitar embung hingga kini belum dibebaskan.
Jika pintu air ditutup, genangan air akan meluas hingga merendam lahan warga yang belum dibebaskan. Sebaliknya, apabila pintu air dibuka, air akan terbuang percuma sehingga embung menjadi kosong dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pasokan air.
Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran terjadinya gesekan antarmasyarakat, terutama antara warga yang lahannya terdampak genangan dengan warga yang bergantung pada pasokan air embung. Bahkan, terdapat laporan adanya intimidasi terhadap petugas penjaga pintu air.
Untuk mengantisipasi persoalan semakin meluas, Pemkab Nunukan melibatkan unsur Forkopimda dalam upaya penyelesaian. Bupati juga menginstruksikan Dinas Perkimtan agar segera berkoordinasi intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan yang baru guna mempercepat proses administrasi pembebasan lahan.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan bersama seluruh unsur terkait untuk mencari kesepakatan yang berkekuatan hukum dan aman bagi semua pihak.
Pertemuan tersebut nantinya akan melibatkan Forkopimda, Dandim, Kejaksaan, Kepolisian, perwakilan pemilik lahan, kepala desa, hingga camat setempat agar seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Bupati juga berharap anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Sebatik dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat serta menjembatani komunikasi di lapangan.
“Kita ingin secepatnya tuntas tahun ini. Namun saya minta semuanya harus aman dan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
