WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tetap berada di tangan perusahaan, bukan pemerintah. Peran pemerintah lebih pada fasilitator dan akselerator agar program CSR berjalan terarah dan berdampak bagi pembangunan daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Sapi’i, menjelaskan bahwa mekanisme CSR berbeda dengan program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau tim OPAD itu isinya OPD, sementara CSR berbeda. CSR itu murni business to business, artinya dananya tidak masuk ke pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, perusahaan tetap memiliki kendali penuh terhadap dana CSR, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, melalui koordinasi yang dibangun pemerintah, arah pemanfaatannya diharapkan lebih selaras dengan kebutuhan daerah.
“Uangnya dari mereka, mereka yang kelola, mereka juga yang koordinasi. Kita hanya membantu mengarahkan supaya tepat sasaran,” ujarnya.
Sapi’i mencontohkan, sejumlah perusahaan di kawasan Tanah Kuning dapat berkolaborasi menggunakan dana CSR untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Skema serupa juga bisa diterapkan di wilayah Peso, yang memiliki perusahaan-perusahaan dengan potensi kontribusi serupa.
“Di Tanah Kuning ada beberapa perusahaan, ayo rembukan bersama untuk perbaiki jalan. Begitu juga ke arah Peso, perusahaan bisa duduk bersama, gunakan CSR mereka untuk pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah dalam hal ini bukan sebagai pengelola dana, melainkan sebagai penggerak sinergi antar perusahaan agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat.
“Kita ini hanya sebagai akselerator. Bagaimana CSR bisa saling terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
