WARTA, NUNUKAN – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dipacu. Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (27/4/2026), guna memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait UMKM dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, bersama sejumlah anggota Pansus II dan tenaga ahli. Rombongan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, beserta jajaran.
Fokus utama pembahasan adalah Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Selain itu, Pansus II juga menggali referensi terkait regulasi CSR yang dinilai penting untuk mendorong kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Achmad Djufrie menegaskan, Kaltara membutuhkan payung hukum yang kuat agar pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing.
“Kami ingin kontribusi dunia usaha di Kaltara lebih terarah dan maksimal. Selama ini masih bersifat insidental, belum terstruktur seperti di Kaltim yang sudah memiliki regulasi CSR,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan aturan CSR yang jelas akan membantu mengoptimalkan peran perusahaan dalam mendukung pembangunan, mulai dari sektor ekonomi hingga sosial kemasyarakatan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim juga berbagi pengalaman terkait proses penyusunan peraturan daerah, termasuk pentingnya kajian mendalam agar regulasi tidak terkendala saat evaluasi di tingkat kementerian.
Studi komparasi ini menjadi langkah strategis bagi DPRD Kaltara untuk memperkaya substansi Ranperda yang tengah disusun, sekaligus mempercepat proses pembahasan hingga pengesahan.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kaltara berharap dapat menghadirkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan UMKM serta memperjelas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
