WARTA, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperketat pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dewan turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh program yang dilaporkan dalam LKPJ benar-benar berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal.
Sejumlah anggota Pansus yang terlibat dalam peninjauan di antaranya Alimuddin, H. Hamka, dan Herman. Mereka meninjau langsung beberapa proyek strategis yang tengah dikerjakan.
Peninjauan diawali di kawasan Kantor DPRD Kaltara dengan melihat progres pembangunan infrastruktur jalan. Dalam kesempatan itu, Pansus memastikan kualitas pekerjaan serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan tidak menyimpang dari rencana,” ujar Alimuddin.
Selanjutnya, rombongan bergerak meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara. Tahapan ini dinilai krusial sebagai fondasi awal sebelum pembangunan fisik dilakukan.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan agar tidak menjadi kendala pada tahap pembangunan berikutnya.
“Pematangan lahan harus dilakukan secara optimal. Ini tahap awal yang sangat menentukan kelancaran pembangunan ke depan,” tegasnya.
Melalui kegiatan monev ini, DPRD Kaltara berharap seluruh proyek pembangunan dapat berjalan tepat waktu, sesuai kualitas, serta mampu mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
