WARTA, PASURUAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), khususnya akses listrik dan internet.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, ke pabrik energi terbarukan milik PT Santinilestari Energi Indonesia di Pasuruan, Jumat (10/4). Perusahaan ini fokus mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang dinilai cocok diterapkan di wilayah terpencil.
Dalam kunjungan itu, Wagub Ingkong mendapat pemaparan langsung dari Direktur PT Santinilestari Energi Indonesia, Sandy Hartono, terkait teknologi energi surya yang dapat menjadi solusi bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
Menurut Ingkong, hingga kini masih banyak masyarakat di pedalaman dan kawasan perbatasan Kaltara yang belum menikmati listrik dan akses internet secara memadai.
“Listrik merupakan layanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. Pemprov Kaltara terus berupaya memenuhinya secara bertahap,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi geografis Kaltara yang didominasi wilayah terpencil dan sulit dijangkau menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, pemerintah daerah mulai melirik alternatif energi selain jaringan konvensional dari PLN, salah satunya melalui pemanfaatan energi surya yang lebih fleksibel dan ramah lingkungan.
“Kita terus mencari solusi inovatif, termasuk energi terbarukan seperti tenaga surya, agar desa-desa terpencil bisa segera menikmati listrik,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga meninjau langsung proses produksi panel surya, baterai, hingga sistem instalasi distribusi daya yang akan diterapkan di lapangan.
Berdasarkan data Pemprov Kaltara, saat ini masih terdapat sekitar 73 hingga 123 desa yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan dan Malinau.
Sebagai langkah konkret, Pemprov menargetkan setiap tahun sebanyak 10 hingga 20 desa dapat segera teraliri listrik. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
