WARTA, TARAKAN – Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) Tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara memfokuskan agenda pada perumusan langkah konkret melalui sesi pembahasan desk yang berlangsung intensif, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan ini menjadi tahap krusial dalam merinci berbagai hasil pemaparan hari sebelumnya menjadi rencana kerja yang lebih implementatif dan terarah di masing-masing bidang.
Dalam sesi tersebut, pembahasan dibagi ke dalam empat desk utama, yaitu:
- Desk 1, berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Desk 2, menitikberatkan pada koherensi antar dokumen perencanaan kebencanaan;
- Desk 3, membahas optimalisasi alur sistem operasi serta manajemen klaster logistik;
- Desk 4, mengoordinasikan Kelompok Kerja (Pokja) untuk percepatan penanganan pascabencana.
Melalui diskusi mendalam ini, seluruh peserta berupaya menyusun kerangka kerja kolaboratif yang mampu menjawab berbagai tantangan kebencanaan di Kalimantan Utara.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di daerah,” menjadi semangat yang mengemuka dalam pembahasan desk.
Hasil dari diskusi tersebut kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan dalam penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan.
Kegiatan Rakorda PB 2026 ini secara resmi ditutup oleh Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Utara, Andi Amriampa.
Dalam penutupannya, ia menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengimplementasikan hasil Rakorda.
“Seluruh hasil yang telah dirumuskan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan di daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta ketangguhan daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
Dengan berakhirnya Rakorda PB 2026, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara semakin siap dalam menghadapi risiko bencana melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, serta langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan.
