WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara. Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan tren yang positif.
LKPj tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/3/2026).
Gubernur menjelaskan, penyampaian LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
“LKPj ini merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujar Gubernur.
Dalam paparannya, Gubernur Zainal mengungkapkan sejumlah indikator makro pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dan masuk kategori tinggi.
Selain itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,54 persen yang tergolong rendah. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,85 persen dengan tren menurun, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen.
Pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan menjadi Rp208,21 juta. Sementara ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio berada di angka 0,261 atau dalam kategori rendah.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Utara berada pada jalur yang tepat, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi ke depan,” jelasnya.
Dari sisi penguatan sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara meningkat menjadi 6.109 orang dari sebelumnya 4.823 orang. Peningkatan ini didominasi oleh penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada aspek pengelolaan keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp820 miliar atau 85 persen, pendapatan transfer Rp1,782 triliun atau 85,79 persen, serta lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp56,68 miliar atau 159,1 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,642 triliun atau 85,90 persen, dan belanja transfer mencapai Rp435,93 miliar atau 88,86 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.
Gubernur juga memaparkan berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan sepanjang 2025, di antaranya peningkatan partisipasi demokrasi, pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, program Beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, sejumlah indikator lainnya juga menunjukkan hasil menggembirakan, seperti meningkatnya angka harapan hidup menjadi 73,68 tahun, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,87 dengan kategori sangat tinggi, kualitas lingkungan hidup yang terjaga, serta peningkatan jumlah desa mandiri menjadi 77 desa.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kemiskinan, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
Atas berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara juga berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional sepanjang 2025, di antaranya Naker Inspirational Leadership Award, SPM Awards dengan capaian 100 persen, Paritrana Award, serta penghargaan TP2DD.
Gubernur menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
