WARTA, TARAKAN – Kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). Sejumlah pos belanja mengalami penyesuaian, termasuk sektor vital seperti pendidikan dan jaminan kesehatan.
Anggota DPRD Kaltara dari Partai NasDem, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan bahwa pihak legislatif saat ini tengah memperdalam pembahasan efisiensi anggaran agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sektor kesehatan menjadi prioritas utama, terutama terkait keberlanjutan kepesertaan BPJS yang menyangkut layanan dasar masyarakat.
“Pembahasan ini dilakukan secara hati-hati, khususnya untuk program yang berhubungan langsung dengan pelayanan dasar seperti kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Supa’ad juga menyoroti dampak keterbatasan fiskal yang mulai dirasakan di sektor pendidikan. Salah satu yang terdampak signifikan adalah anggaran beasiswa daerah.
Ia menyebutkan, alokasi beasiswa mengalami penurunan drastis dari sebelumnya Rp20 miliar menjadi Rp5 miliar, atau berkurang sebesar Rp15 miliar.
“Kondisi ini mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang sedang tidak stabil,” jelasnya.
Pengurangan tersebut, lanjutnya, berpotensi menghambat akses pendidikan, khususnya bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang selama ini sangat bergantung pada bantuan beasiswa.
“Program beasiswa ini sangat membantu masyarakat. Ketika anggarannya turun signifikan, tentu dampaknya langsung dirasakan,” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan agar tetap mengutamakan kepentingan publik, sekaligus mendorong pemerintah daerah menyusun skala prioritas secara tepat.
“Kami realistis melihat kondisi keuangan daerah saat ini. Namun, kami pastikan kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas,” tutupnya.
