WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat fondasi percepatan pembangunan dengan menetapkan tiga fokus strategis yang menjadi arah utama kerja pada 2025. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara, Sapi’i, menegaskan bahwa penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fokus pertama, jelasnya, adalah memperkuat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi dalam PP Nomor 33 Tahun 2018. Ketiga, menyelaraskan seluruh program pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun anggaran.
Menurut Sapi’i, percepatan pembangunan di Kaltara sangat bergantung pada solidnya koordinasi lintas sektor. Tantangan geografis yang luas, kebutuhan infrastruktur dasar, serta keberadaan wilayah prioritas seperti perbatasan dan kawasan industri strategis menuntut kolaborasi yang lebih matang.
“Kita ingin memastikan setiap program pusat yang hadir di Kaltara benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Efektivitas itu penting. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif satuan kerja kementerian dalam pelaporan, pembaruan data, dan kepatuhan terhadap target. Transparansi serta disiplin perencanaan disebutnya sebagai fondasi agar pembangunan berjalan berkualitas, termasuk pada sektor jalan nasional, irigasi, pengendalian banjir, pertanian, dan ketahanan pangan.
Sapi’i mengingatkan seluruh instansi untuk menjaga ritme kerja sepanjang 2025 mengingat banyaknya agenda strategis yang tengah berjalan, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar.
“Kaltara sedang dipacu untuk bergerak lebih cepat. Karena itu semua mitra, baik pusat maupun daerah, harus selaras. Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berdampak langsung pada kemajuan daerah,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan pembangunan di wilayah strategis—termasuk perbatasan dan kawasan pertanian—dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat sepanjang 2025.
