WARTA, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara, H. Hamka, menyoroti rendahnya serapan anggaran yang terjadi hampir setiap tahun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan, akar persoalannya berada pada lambatnya penetapan dan pelaksanaan APBD.
Hamka menjelaskan, APBD idealnya sudah bisa dijalankan sejak awal tahun agar program pembangunan mulai bergerak lebih cepat. Namun, ia menemukan beberapa daerah baru mulai merealisasikan anggaran secara efektif pada pertengahan tahun.
“Kalau APBD baru berjalan di semester kedua, otomatis banyak kegiatan tidak punya cukup waktu untuk dikerjakan. Ini yang membuat serapan anggaran rendah,” tegasnya, Kamis (19/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa regulasi sebenarnya memberi ruang bagi daerah untuk mulai menjalankan APBD sejak akhir tahun sebelumnya atau pada awal tahun anggaran, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah mengulur proses.
Hamka mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara mempercepat pengesahan APBD dan memperkuat perencanaan di setiap perangkat daerah. Ia juga meminta optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar tidak terjadi hambatan pada tahapan input data.
Menurutnya, keterlambatan penetapan APBD sering dipicu berbagai faktor, mulai dari dinamika politik, masalah teknis, lambannya proses birokrasi, hingga kurangnya kapasitas sumber daya manusia.
“Kalau waktunya tidak tepat, otomatis target pembangunan tidak akan tercapai,” tambahnya.
Hamka berharap pemprov dan seluruh OPD dapat memperbaiki pola perencanaan sehingga APBD 2026 dapat berjalan mulai awal tahun, demi mempercepat progres pembangunan di Kaltara. (*)
