WARTA, TANJUNG SELOR – Ribuan massa dari HMI, PMII, hingga berbagai organisasi masyarakat mengepung Kantor DPRD Bulungan pada Senin sore (17/11/25), menuntut ketegasan lembaga legislatif terhadap dua anggotanya yang diduga mengeroyok seorang ketua kelompok tani di sebuah kafe di Tanjung Selor.
Sorotan publik ini langsung dijawab pimpinan DPRD Bulungan. Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung, tampil di hadapan peserta aksi dan menyampaikan pernyataan mengejutkan: lembaga legislatif juga merasa dikhianati oleh klarifikasi awal yang diberikan dua terlapor berinisial AHP dan LB.
“Ketika oknum itu menyampaikan klarifikasi ke kami dan ke media, ternyata fakta yang muncul kemudian justru berbalik. Kami juga merasa dibohongi. Ini harus diperjelas,” tegas Tasa Gung di hadapan massa.
Klarifikasi Tak Sesuai Fakta — DPRD Serahkan Total ke Polisi
Tasa menjelaskan, pimpinan DPRD telah memanggil kedua anggota yang dilaporkan. Namun penjelasan awal mereka dinilai tidak konsisten dengan informasi lanjutan yang diterima DPRD.
Karena itu, DPRD memilih tidak berspekulasi dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian.
“Proses sudah berjalan. Kami serahkan total kepada kepolisian, dan kami akan mengawal. Apa pun hasil penyelidikannya, akan kami sampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Tidak Ada Perlindungan untuk Pelaku
Tasa menegaskan DPRD tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti bersalah, meskipun statusnya anggota dewan.
“Kami tidak berpihak kepada yang salah. Kami cinta lembaga ini. Kalau ada masalah, itu tanggung jawab oknumnya, bukan lembaganya,” kata Tasa.
Partai Diultimatum: Siap-Siap Ambil Sikap
Tasa juga mengungkapkan bahwa DPRD telah memberi ultimatum kepada partai politik tempat kedua anggota tersebut bernaung—PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.
“Jika betul terbukti ada tindakan pidana, partai wajib mengambil langkah tegas bersama Badan Kehormatan DPRD,” tambahnya.
Tekanan Publik Meningkat
Aksi mahasiswa dan aliansi ormas ini merupakan respons atas laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang ketua kelompok tani di Bulungan. Mereka menuntut transparansi, penegakan etik, serta sanksi politik bagi dua legislator yang dilaporkan.
Sambil menunggu proses penyidikan, sorotan publik kini tertuju ke DPRD Bulungan. Masyarakat ingin memastikan kasus ini tidak dianggap sekadar konflik personal, tetapi diuji secara terang—baik secara etik maupun hukum.
