spot_img
More
    spot_img

    Syamsuddin Arfah Dorong SSH Khusus Perbatasan, Harga Satuan Harus Sesuai Kondisi Wilayah

    WARTA, TANJUNG SELOR – Karakteristik geografis Kalimantan Utara (Kaltara) yang memiliki wilayah kepulauan, pedalaman, dan perbatasan membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif. Salah satu hal yang dinilai mendesak adalah penerapan Standar Satuan Harga (SSH) khusus agar pelaksanaan program pemerintah tidak terkendala perbedaan kondisi wilayah.

    Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, mendorong pemerintah menyusun regulasi afirmatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah dengan kondisi geografis khusus tersebut.

    Menurutnya, penerapan standar harga yang disamaratakan berpotensi menyulitkan pelaksanaan program pembangunan maupun realisasi aspirasi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki tantangan akses transportasi serta distribusi barang.

    “Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujar Syamsuddin, Selasa (17/11/2026).

    Ia menilai, keberadaan SSH khusus wilayah perbatasan dan kepulauan penting agar perencanaan anggaran dapat lebih realistis serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Selain persoalan standar harga, Syamsuddin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antarpemerintah. Menurutnya, setiap program dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat harus memiliki landasan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum dalam pelaksanaannya.

    Dengan adanya regulasi yang selaras, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

    Syamsuddin berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut. Sebab, kebijakan yang tepat akan membantu memperlancar pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan memperoleh pelayanan yang lebih optimal.

    “Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.

    Baca Juga:  Dukung Keterbukaan Informasi, Bupati Nunukan Terima Audiensi Komisi Informasi Kaltara

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU