WARTA, TANJUNG SELOR – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Kamis (9/4).
Kehadiran Pj Sekda mewakili Bupati Nunukan dalam forum strategis tersebut, yang juga diikuti jajaran Forkopimda Kaltara, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan yang Makmur.”
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa arah pembangunan 2027 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi bernilai tambah menjadi kunci menuju Kaltara yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan agar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Musrenbang harus menjadi wadah menyampaikan aspirasi dan memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kaltara yang kokoh, maju, makmur, dan berkeadilan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, juga disampaikan paparan dari sejumlah narasumber nasional, di antaranya Priyanto Rahmatullahdari Kementerian PPN/Bappenas, Sang Made Mahendra Jaya dari Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Bapperida Kaltara Bertius.
Sementara itu, Raden Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa secara umum arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltara telah selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Ia menegaskan, Pemkab Nunukan mendorong sejumlah program prioritas, khususnya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur strategis.
“Di antaranya penuntasan jalan Malinau–Long Midang di Krayan, akses perbatasan Mansalong–Tau Lumbis, serta penanganan banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap dan Sebatik,” jelasnya.
Menurutnya, usulan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong konektivitas wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil Musrenbang ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani gubernur bersama perwakilan kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
