WARTA, TANJUNG SELOR – Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (LPADKT) DPC Kabupaten Bulungan menyampaikan sikap hukum terkait Permohonan Pengujian Materiil Nomor 391/PUU-XXIV/2026, khususnya terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Melalui Sekretaris DPC LPADKT Kabupaten Bulungan, Yosua A. S., S.Kom., organisasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
Menurut Yosua, praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas membuka atau membakar lahan. Lebih dari itu, perladangan merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat adat yang mengandung nilai budaya, pengetahuan lokal, tata kelola wilayah, ketahanan pangan, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
“Perladangan tradisional bagi masyarakat Dayak bukan sekadar aktivitas bercocok tanam. Di dalamnya terdapat pengetahuan leluhur, aturan adat, kearifan lokal, dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Karena itu, praktik ini harus dipahami secara utuh, bukan disamaratakan dengan aktivitas pembakaran lahan yang merusak lingkungan,” tegas Yosua.
Ia menjelaskan, LPADKT DPC Bulungan mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, pencemaran udara, serta kerusakan ekosistem. Namun, kebijakan lingkungan harus mampu membedakan antara perladangan tradisional masyarakat adat yang dilakukan secara terbatas, terkendali, dan berdasarkan aturan adat dengan kegiatan pembakaran yang bersifat komersial, eksploitatif, atau melanggar ketentuan hukum.
Jangan Sampai Kearifan Lokal Justru Terpinggirkan
Yosua juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dalam pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurutnya, penghapusan pengecualian terhadap praktik berbasis kearifan lokal secara menyeluruh berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Jangan sampai atas nama perlindungan lingkungan, masyarakat adat justru kehilangan ruang untuk menjalankan tradisi dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Perlindungan lingkungan harus dilakukan secara adil dengan tetap memperhatikan hak konstitusional masyarakat adat,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan maupun pengaturan baru mengenai perladangan tradisional harus memberikan kepastian hukum, mempertimbangkan kondisi sosial dan ekologis masing-masing wilayah, serta melibatkan kelembagaan adat dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, persyaratan administratif tidak boleh menjadi hambatan yang justru menghilangkan kesempatan masyarakat adat untuk menjalankan praktik tradisional secara bertanggung jawab.
Lingkungan Terjaga, Hak Adat Tetap Terlindungi
LPADKT DPC Kabupaten Bulungan berpandangan bahwa perlindungan lingkungan hidup dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara seimbang.
Yosua menegaskan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, bukan semata-mata menjadi objek pengaturan kebijakan.
“Prinsipnya jelas, lingkungan harus tetap terjaga, tetapi hak-hak masyarakat adat juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap alam sekaligus menghormati tradisi, identitas, dan hak konstitusional masyarakat hukum adat,” tutupnya.
Melalui sikap tersebut, LPADKT DPC Kabupaten Bulungan berharap proses pengujian materiil Nomor 391/PUU-XXIV/2026 dapat mempertimbangkan secara menyeluruh aspek perlindungan lingkungan, kearifan lokal, serta jaminan konstitusional terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




