spot_img
More
    spot_img

    Kendaraan Dinas Instansi Vertikal Beroperasi di Kaltara, Bapenda Dorong Tertib Administrasi Pelat KU

    WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong penertiban administrasi kendaraan bermotor milik instansi vertikal yang beroperasi secara permanen di wilayah Kaltara.

    Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro, menjelaskan, kendaraan yang secara tetap digunakan di suatu wilayah provinsi pada prinsipnya perlu menyesuaikan administrasi registrasi dan identifikasinya dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) setempat dengan kode KU untuk Kalimantan Utara.

    “Secara tetap di wilayah hukum suatu provinsi idealnya dimutasi atau menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) setempat, yaitu kode KU,” terang Datu Iqro.

    Namun, kondisi kendaraan dinas milik instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian PUPR, Bea Cukai dan lembaga pemerintah pusat lainnya memiliki karakteristik berbeda.

    Sebagian kendaraan masih menggunakan nomor registrasi asal, termasuk pelat luar daerah seperti kode B, karena kendaraan tersebut merupakan aset kementerian atau lembaga yang pencatatannya dilakukan secara nasional.

    “Untuk kendaraan dinas instansi vertikal, sebagian memang masih ada yang menggunakan pelat asal markas atau pelat luar karena status asetnya terdaftar secara nasional di kementerian atau lembaga masing-masing,” ujarnya.

    Menurut Datu Iqro, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya penertiban administrasi kendaraan di daerah. Karena itu, Bapenda tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mengedepankan koordinasi dan pendekatan persuasif kepada instansi vertikal.

    Bapenda bersama jajaran kepolisian terus mendorong instansi pemerintah pusat yang memiliki kendaraan operasional di Kaltara untuk melakukan penyesuaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya bagi kendaraan yang digunakan secara permanen di wilayah Bumi Benuanta.

    Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data kendaraan yang beroperasi di Kaltara semakin akurat sekaligus mendukung pemetaan potensi pendapatan daerah.

    Baca Juga:  Belajar Mengenal Lembaga Legislatif, 103 Siswa SDIT Ibnu Sina Kunjungi DPRD Nunukan

    “Bapenda bersama kepolisian terus mendorong instansi vertikal agar tertib administrasi, terutama jika kendaraan tersebut dioperasikan secara permanen di wilayah Kaltara guna mendukung data potensi daerah,” jelasnya.

    Datu Iqro menegaskan, penertiban tersebut tidak semata-mata diarahkan pada penggunaan pelat KU, tetapi juga untuk membangun tertib administrasi kendaraan secara menyeluruh melalui koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan instansi pemilik kendaraan.

    Dengan sinergi tersebut, Bapenda berharap pendataan kendaraan bermotor di Kaltara semakin valid dan mampu mendukung pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal.

    “Langkah ini penting, terutama bagi kendaraan yang dioperasikan secara permanen di Bumi Benuanta, guna mendukung validitas data potensi daerah,” pungkasnya.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU