WARTA, TANJUNG SELOR — Keterbatasan akses transportasi menuju kawasan perbatasan Apau Kayan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap tersedia, pemerintah mengusulkan perubahan pola distribusi dari jalur darat ke jalur udara.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, dengan menjadikan Bandara Long Ampungsebagai salah satu titik utama penyaluran BBM subsidi ke kawasan pedalaman dan perbatasan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara melalui Kepala Bidang Geologi, Trimultar, S.T., mengatakan perubahan skema distribusi diperlukan karena pengiriman BBM melalui jalur darat selama ini menghadapi sejumlah hambatan.
“Usulan ini dilatarbelakangi berbagai kendala distribusi BBM subsidi yang selama ini dilakukan melalui jalur darat dari Kalimantan Timur menuju Apau Kayan,” ujar Trimultar, Jumat (26/9/2026).
Menurutnya, kondisi geografis kawasan pedalaman, infrastruktur jalan yang terbatas, serta faktor cuaca menjadi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kelancaran distribusi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan pasokan ke masyarakat.
“Karena itu, Bapak Gubernur mengusulkan agar distribusi BBM subsidi dialihkan melalui jalur udara dengan Bandara Long Ampung sebagai titik distribusi utama,” jelasnya.
Usulan tersebut telah disampaikan Pemprov Kaltara melalui surat Gubernur Kaltara Nomor 500.10.26.5/2355/DESDM/GUB kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Trimultar menilai pemanfaatan jalur udara dapat menjadi alternatif untuk memperpendek waktu pengiriman sekaligus meningkatkan kepastian pasokan BBM di wilayah yang memiliki akses darat terbatas.
Dari Bandara Long Ampung, penyaluran BBM nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kayan Selatan. Distribusi juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Sungai Boh yang berada dalam kawasan Apau Kayan.
Kebutuhan BBM di kawasan tersebut cukup strategis karena berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat. Mulai dari kegiatan ekonomi, transportasi, pelayanan pemerintahan, kesehatan, hingga pendidikan.
“Melalui jalur udara, waktu distribusi dapat dipersingkat sehingga risiko keterlambatan pasokan bisa diminimalkan. Ini bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di wilayah perbatasan mendapatkan akses energi yang setara dengan daerah lainnya,” kata Trimultar.
Apau Kayan sendiri merupakan kawasan strategis di pedalaman Kaltara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kondisi geografis dan aksesibilitas yang terbatas membuat ketersediaan energi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Pemprov Kaltara berharap PT Pertamina Patra Niaga dapat mempertimbangkan usulan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme distribusi BBM subsidi yang berlaku.
Sebagai bagian dari koordinasi, surat gubernur tersebut juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang koordinasi lintas lembaga untuk mencari skema distribusi yang lebih efektif sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan perbatasan Kaltara.
