WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, pemberitaan yang tidak berimbang hingga manipulasi foto dinilai dapat menimbulkan dampak serius, termasuk konsekuensi hukum.
Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H., mengatakan masyarakat perlu lebih kritis sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang beredar di ruang digital, khususnya konten yang berasal dari akun anonim dan tidak mencantumkan sumber yang jelas.
Menurutnya, informasi yang memuat tuduhan dan berpotensi merugikan nama baik seseorang atau lembaga semestinya tidak disebarluaskan tanpa didukung fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Berita yang disebarkan tidak berbasis fakta terverifikasi, tidak mengandung keseimbangan, dan tidak memberikan kesempatan tanggapan kepada pihak yang disebutkan. Ini jelas bertentangan dengan asas kebenaran dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Iswandi.
Ia juga menyoroti penggunaan foto atau gambar yang telah diubah maupun dimanipulasi untuk mendukung suatu narasi. Praktik semacam itu, kata dia, berpotensi menyesatkan masyarakat karena membuat sebuah informasi seolah-olah menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Iswandi menjelaskan, sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi dasar penanganan terhadap konten digital yang memenuhi unsur pelanggaran. Ia menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk ketentuan mengenai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta penyebaran informasi bohong.
Selain itu, ia menyebut ketentuan mengenai perubahan atau pemindahan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Menurutnya, penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan proses penegakan hukum yang berlaku.
Iswandi juga mengingatkan bahwa persoalan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum pidana. Dalam kondisi tertentu, ketentuan mengenai pencemaran nama baik maupun perbuatan melanggar hukum dalam KUHP dan KUHPerdata juga dapat menjadi bagian dari proses hukum sesuai dengan unsur dan fakta perkara.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru membagikan konten yang diterima melalui media sosial. Verifikasi sumber, memeriksa konteks foto maupun video, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang disebutkan menjadi langkah penting sebelum sebuah informasi disebarluaskan.
Imbauan serupa disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara. ASN diharapkan dapat menjadi contoh dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak ikut menyebarkan informasi yang kebenarannya belum teruji.
“Jejak digital itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan informasi yang sehat, damai, dan kondusif di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Pemprov Kaltara berharap kesadaran bermedia sosial terus ditingkatkan sehingga ruang digital tidak menjadi tempat penyebaran informasi menyesatkan, melainkan menjadi sarana komunikasi yang sehat, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.




