Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, S.E., melalui Kepala Subbidang Pelaporan, Linggo, mengatakan capaian tersebut masih berada dalam pola penyerapan anggaran yang normal dan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
“Per 17 Juli 2026, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 38,9 persen. Secara umum, penyerapan anggaran masih berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” ujar Linggo.
Ia menjelaskan, realisasi tersebut merupakan akumulasi belanja daerah selama periode 1 Januari hingga 17 Juli 2026 yang dihimpun BKAD dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari total realisasi tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai lebih dari Rp486 miliar, disusul belanja barang dan jasa yang telah mencapai lebih dari Rp319 miliar. Selain itu, belanja subsidi telah terealisasi sekitar Rp46 miliar, sementara belanja hibah mencapai lebih dari Rp12 miliar.
Linggo menuturkan, perkembangan realisasi APBD terus dipantau secara berkala dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.
“Setiap kali pemerintah pusat meminta data, kami langsung menyampaikan realisasi yang ada. Bahkan setiap hari Jumat kami rutin mengirimkan laporan perkembangan realisasi belanja kepada Kemendagri,” jelasnya.
Menurutnya, pola penyerapan anggaran pada tahun berjalan masih sesuai karakteristik pelaksanaan APBD. Pada semester pertama hingga awal semester kedua, realisasi umumnya didominasi belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang serta jasa.
Sementara itu, belanja modal biasanya akan meningkat signifikan pada triwulan keempat setelah pekerjaan fisik proyek selesai dan memasuki tahap pembayaran.
“Belanja modal memang setiap tahun memiliki pola yang sama. Progres fisik diselesaikan lebih dahulu, kemudian realisasi keuangannya meningkat pada akhir tahun. Jadi kondisi saat ini masih tergolong normal,” katanya.
Saat ini, realisasi belanja modal berada pada kisaran 38 hingga 40 persen dan diperkirakan akan terus bertambah seiring penyelesaian berbagai proyek pembangunan di sejumlah OPD.
Meski capaian tersebut dinilai masih sesuai target, BKAD tetap mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar serapan anggaran semakin optimal pada semester kedua.
“Kami berharap seluruh OPD terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga target realisasi belanja daerah dapat tercapai. Semakin tinggi penyerapan anggaran, semakin cepat pula manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
