WARTA, TANJUNG SELOR – Upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus berlanjut. Meski mayoritas Puskesmas sudah mengantongi status akreditasi, masih ada sejumlah fasilitas kesehatan yang harus bersabar menunggu sertifikat resmi.
Di Kabupaten Bulungan, Puskesmas Tanjung Palas dan Bumi Rahayu menjadi contoh nyata. Keduanya telah menjalani survei akreditasi sejak Februari 2023 dan dinilai memenuhi sebagian besar indikator mutu. Namun, sertifikat belum diterbitkan karena masih menunggu validasi administrasi dari lembaga penilai.
“Kondisi serupa juga dialami Puskesmas di Malinau dan Nunukan. Survei sudah dilakukan, baik secara daring maupun luring, tapi proses verifikasi administrasi memang memerlukan waktu,” ungkap Kepala Dinkes Kaltara, Usman.
Ia menegaskan, akreditasi bukan sekadar survei lapangan. Ada tahap validasi data dan verifikasi dokumen yang wajib dipenuhi sebelum sertifikat resmi dikeluarkan. “Proses ini harus dijalankan sesuai aturan agar hasilnya kredibel,” jelasnya.
Tantangan geografis juga menjadi hambatan tersendiri. Akses transportasi di wilayah perbatasan dan pedalaman kerap terhalang cuaca ekstrem, sehingga jadwal survei dan verifikasi sering tertunda.
Meski begitu, pemerintah optimistis seluruh Puskesmas di Kaltara akan menerima sertifikat resmi paling lambat pada 2025. “Kami menargetkan tidak ada lagi Puskesmas yang tertinggal. Minimal semua terakreditasi dasar,” tegas Usman.
Dengan tuntasnya proses akreditasi ini, kualitas layanan kesehatan di Kaltara diharapkan semakin merata, sekaligus memastikan keselamatan pasien sesuai standar nasional. (*)
