WARTA, NUNUKAN – Tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) di Kabupaten Nunukan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan. Berdasarkan data terbaru, 397 unit kendaraan pelat merah tercatat menunggak pajak dengan total piutang mencapai Rp272.835.100.
Kepala UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan, Syaifullah Djamal, mengatakan jumlah ini sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 454 unit dengan nilai piutang sekitar Rp306 juta. Penurunan terjadi berkat pemutakhiran data dan verifikasi keberadaan kendaraan.
“Awalnya, saat awal penelusuran, jumlah kendaraan yang menunggak mencapai seribuan unit. Sekarang turun karena kami terus melakukan pengecekan fisik dan administrasi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Namun, ia mengakui masih ada ratusan kendaraan pelat merah yang keberadaannya tidak jelas, baik secara fisik maupun dokumen. Banyak di antaranya merupakan kendaraan lama, bahkan ada yang berasal dari masa sebelum Kaltara berdiri dan masih tercatat di Provinsi Kaltim.
“Kami menemukan kasus kendaraan hibah atau bantuan kementerian yang saat penyerahan dulu tidak disertai dokumen resmi. Akibatnya sekarang sulit ditelusuri,” jelasnya.
Persoalan lain adalah mutasi pejabat dan pergantian kepala OPD. Banyak pejabat baru tidak mengetahui riwayat kendaraan yang tercatat di instansinya, sehingga tidak bisa memberi keterangan soal keberadaan fisiknya.
Menurut Syaifullah, kondisi ini membuat proses penghapusan aset dan pajak menjadi rumit. “Kalau datanya lengkap dan suratnya ada, kita bisa usulkan penghapusan agar tidak jadi beban piutang. Tapi kenyataannya, kelengkapan dokumen itu belum ada,” katanya.
Ia menambahkan, pembendahara barang juga tidak mungkin membayar pajak kendaraan yang secara fisik sudah tidak ada. Namun selama belum dihapus dari sistem, tagihan pajaknya akan terus muncul setiap tahun.
Bapenda Nunukan berharap ada solusi administratif dan teknis yang efektif agar piutang ini tidak menjadi beban anggaran jangka panjang. “Target kami bukan hanya mengurangi angka piutang, tapi juga memastikan status setiap kendaraan jelas,” pungkasnya.
