WARTA, TANJUNG SELOR – Meningkatnya sorotan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan akhirnya memicu langkah tegas dari Komisi I DPRD. Lembaga legislatif itu dijadwalkan akan memanggil langsung Kepala Dinas Pendidikan untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana bin Serang, menyebut pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat serta tenaga pendidik mengenai program-program pendidikan yang dianggap tidak berjalan optimal, bahkan cenderung tertutup dari sisi informasi publik.
“Kami ingin memastikan bahwa semua kebijakan dan program pendidikan berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut penggunaan anggaran negara, dan transparansi adalah kewajiban,” tegas Rozana, Senin (14/7/2025).
Ia menyoroti sejumlah program krusial seperti pengadaan sarana prasarana sekolah, distribusi bantuan pendidikan, hingga pelatihan guru yang dinilai minim sosialisasi dan kurang melibatkan publik.
Rozana menegaskan, pemanggilan ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi sebagai langkah pengawasan legislatif demi memastikan pengelolaan pendidikan di Bulungan berjalan akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin Kepala Dinas hadir dan memberikan penjelasan terbuka. Ini penting agar tidak ada lagi ruang untuk asumsi negatif maupun spekulasi di masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pemanggilan tersebut.
