WARTA, TANJUNG SELOR — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mengupayakan percepatan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, agar dapat dilaksanakan lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.
Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menyampaikan bahwa saat ini proses pengusulan nomor induk PPPK telah dilakukan dan tinggal menunggu penerbitan dari instansi pusat. Setelah nomor induk terbit, pelantikan dapat segera dilaksanakan.
“Begitu nomor induk keluar, kami hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Target kami, pelantikan bisa dilaksanakan pada awal Juli 2025,” ujar Andi, Minggu (25/5/2025).
Upaya percepatan ini sejalan dengan capaian BKD Kaltara yang baru saja meraih penghargaan sebagai instansi tercepat kedua secara nasional dalam pengurusan administrasi PPPK dan CPNS. Meski demikian, Andi menegaskan bahwa seluruh proses tetap dijalankan sesuai prosedur dan di bawah pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
“Dalam pelaksanaan tahapan, Kaltara termasuk yang tercepat dibandingkan provinsi lain. Maka tidak ada salahnya jika kita juga mempercepat pelantikannya. Namun tentu saja, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jika pelantikan harus dilakukan serentak secara nasional, maka kita akan menyesuaikan,” jelasnya.
Menanggapi kemungkinan pelantikan PPPK tahap I dan tahap II dilakukan bersamaan, Andi mengaku belum dapat memberikan kepastian. Namun ia menekankan bahwa berdasarkan jadwal, PPPK tahap I dipastikan akan lebih dahulu dilantik.
“Proses PPPK tahap I sudah lebih dulu berjalan, jadi kecil kemungkinan akan menunggu tahap II. Namun semuanya akan tergantung perkembangan dan keputusan dari pusat,” pungkasnya.
