WARTA, NUNUKAN – Komitmen pemerintah memperkuat wilayah perbatasan kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja strategis ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol. Makhruzi Rahman, didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, pada Selasa (6/5/25).
Kedatangan rombongan disambut hangat dengan tarian adat khas Sebatik, simbol kehormatan dan harapan masyarakat agar perhatian pusat terus mengalir ke ujung negeri yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Ingkong menyuarakan sejumlah usulan penting untuk mempercepat pembangunan, termasuk pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan, Malinau, serta perbaikan jalan kabupaten yang sangat vital bagi distribusi logistik dan ketahanan pangan daerah.
“Kondisi geografis ekstrem menyebabkan harga kebutuhan pokok dan BBM di perbatasan melambung tinggi. Infrastruktur adalah kunci untuk menurunkan biaya hidup dan mendorong kesejahteraan,” ujar Wagub.
Sementara itu, Sestama BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat kehadiran negara di perbatasan melalui pembangunan menyeluruh dan strategis. Ia juga mengumumkan kabar baik terkait perundingan batas wilayah dengan Malaysia.
“Salah satu masalah batas wilayah di Pulau Sebatik telah selesai melalui mekanisme Outstanding Boundary Problems (OBP). Sebanyak 127 hektare lahan perkebunan sawit yang sempat disengketakan akan diserahkan kepada Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat kedaulatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbatasan bukan sekadar garis pertahanan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing.
Diskusi juga menyinggung status kawasan Semantipal yang masih tergolong hutan lindung dan produksi, serta persoalan infrastruktur dan pengawasan di Segmen Lawan. Pemerintah pusat dan Pemprov Kaltara sepakat mendorong sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi perbatasan.
BNPP bersama Pemerintah Provinsi Kaltara pun menyiapkan program pemberdayaan berbasis potensi lokal guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan.
