WARTA, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Hamka, menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah di awal tahun 2025. Ia mengingatkan bahwa percepatan serapan anggaran perlu menjadi perhatian serius, terutama setelah melewati triwulan pertama.
Menurut Hamka, pelaksanaan anggaran yang berjalan lambat dapat berdampak negatif terhadap pencapaian program pembangunan. “Kami dari DPRD terus mendorong agar program-program yang telah direncanakan dan dianggarkan bisa segera dijalankan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa prioritas percepatan harus diberikan kepada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika program semacam ini tertunda, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga.
“Kegiatan yang menyentuh masyarakat harus diprioritaskan. Jangan sampai manfaat yang seharusnya bisa segera dirasakan malah tertunda,” tegasnya.
Hamka juga menyoroti perlunya antisipasi terhadap hambatan teknis yang kerap muncul dalam pelaksanaan APBD, seperti proses pengadaan dan lelang. Ia menilai tahapan tersebut semestinya sudah bisa dipersiapkan jauh sebelum tahun anggaran dimulai.
“Proses lelang biasanya makan waktu cukup lama, bisa sampai tiga bulan. Jadi idealnya sudah mulai diproses sejak akhir tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran bisa berdampak pada kualitas pelaksanaan proyek. Ketika waktu pelaksanaan terlalu singkat, ada risiko pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan anggaran justru tidak terserap optimal.
“Kalau pekerjaan tidak tuntas karena kehabisan waktu, ujung-ujungnya jadi Silpa lagi. Itu yang harus kita hindari,” pungkasnya.
