WARTA, TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dilanjutkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Keempat rancangan tersebut terdiri dari dua usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan dua Raperda inisiatif DPRD. Sejumlah di antaranya merupakan rancangan yang telah melalui tahapan pembahasan, tetapi belum dapat dituntaskan pada tahun ini.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, menjelaskan dua Raperda usulan pemerintah daerah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa serta pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kayan.
Raperda tersebut masing-masing mengatur Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air serta Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Menurut Supa’ad, kedua rancangan itu telah melewati pembahasan dan harmonisasi. Namun, masih diperlukan tahapan fasilitasi sebelum proses pembentukan peraturan daerah dapat diselesaikan.
“Yang dari usulan pemerintah sudah terbahas, tetapi masih perlu fasilitasi. Ada dua yang akan kita luncurkan ke Propemperda 2027,” jelasnya.
Sementara dari jalur inisiatif DPRD, terdapat Raperda tentang Penghargaan Daerah yang kembali dimasukkan ke agenda legislasi karena diperkirakan belum rampung hingga akhir November 2026.
Satu rancangan lainnya merupakan usulan baru, yakni Raperda tentang Perlindungan Petani Berladang. Regulasi ini disiapkan untuk menjadi bagian dari agenda pembentukan peraturan daerah tahun depan.
Supa’ad menjelaskan, pengusulan kembali sejumlah Raperda ke Propemperda 2027 bertujuan menjaga keberlanjutan proses legislasi. Dengan demikian, rancangan yang sudah melalui tahapan pembahasan tidak terhenti, tetapi dapat dilanjutkan hingga memenuhi seluruh prosedur pembentukan perda.
Bapemperda DPRD Kaltara selanjutnya akan mengawal proses tersebut agar setiap rancangan dapat diproses sesuai tahapan dan ketentuan perundang-undangan. Diharapkan, empat Raperda itu dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.




