WARTA, TARAKAN – Kerusakan Jalan Gajah Mada di Kota Tarakan yang belum kunjung diperbaiki kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) diminta segera merealisasikan perbaikan ruas jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Yancong, mengaku kecewa karena hingga kini belum terlihat tindakan nyata setelah pihaknya bersama jajaran DPUPR-PERKIM meninjau langsung kondisi jalan tersebut beberapa pekan lalu.
Dalam peninjauan itu, Komisi III didampingi Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-PERKIM Kaltara, Erni. Saat itu, pihak dinas menyampaikan rencana untuk segera melakukan perbaikan dalam waktu dekat.
Namun, rencana tersebut belum juga terealisasi.
“Komisi III sudah kunjungi beberapa minggu lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga,” kata Yancong.
Ia menegaskan, DPRD telah memberikan dukungan agar perbaikan segera dilakukan. Apalagi, Jalan Gajah Mada merupakan salah satu akses penting masyarakat sekaligus bagian dari wajah Kota Tarakan.
“Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” ujarnya.
Yancong menambahkan, persoalan kerusakan jalan tersebut bukan kali pertama disampaikan DPRD. Keluhan masyarakat telah berulang kali menjadi perhatian, termasuk dalam rapat-rapat maupun rapat paripurna DPRD Kaltara.
Kondisi ini membuat pihaknya mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti persoalan yang sudah lama disuarakan masyarakat.
Di sisi lain, muncul informasi bahwa Pemerintah Kota Tarakan telah menyampaikan surat pengembalian status Jalan Gajah Mada agar kembali menjadi kewenangan pemerintah kota. Namun, Yancong mengaku belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan surat tersebut setelah melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.
“Ujung-ujungnya itu sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan itu untuk menjadi kembali kewenangan kota. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Sekda, katanya surat itu juga belum Pak Sekda tahu,” ungkapnya.
Menurut Yancong, ketidakjelasan tindak lanjut perbaikan maupun status kewenangan jalan membuat DPRD berada dalam posisi sulit ketika masyarakat terus menyampaikan keluhan.
Ia berharap pemerintah provinsi segera mengambil keputusan. Jika memang tidak mampu melaksanakan perbaikan, pengembalian status jalan kepada pemerintah kota dapat menjadi opsi agar penanganannya tidak terus tertunda.
“Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada dan provinsi tidak mampu untuk memperbaiki jalan itu lebih baik sekarang kembalikan saja daripada nggak mampu,” tegasnya.
Yancong berharap persoalan Jalan Gajah Mada tidak terus berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian penanganan, bukan sekadar rencana perbaikan yang belum diwujudkan.




