spot_img
More
    spot_img

    Bahas UMP dan UMSP Kaltara 2027, Sekprov Tekankan Keseimbangan Hak Pekerja dan Kemampuan Pengusaha

    WARTA, TANJUNG SELOR – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 mulai dibahas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menekankan agar kebijakan pengupahan tersebut ditetapkan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.

    Pesan itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, saat membuka Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026). Denny hadir mewakili Gubernur Kaltara.

    Pembahasan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi hingga tenaga ahli. Seluruh unsur tersebut diharapkan memberikan pertimbangan secara objektif agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan bersama.

    Denny menegaskan, penetapan upah minimum bukan sekadar menentukan besaran penghasilan pekerja, tetapi juga menyangkut perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.

    “Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Penghitungan juga mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau Alfa.

    Menurut Denny, penentuan nilai Alfa perlu dilakukan secara cermat dengan melihat keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di Kaltara.

    “Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain UMP, pembahasan juga mencakup UMSP yang menjadi instrumen perlindungan pengupahan bagi pekerja di sektor tertentu. Penetapannya perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha.

    Dalam rapat tersebut, Denny menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Pengupahan Provinsi. Pertama, memastikan seluruh tahapan penetapan UMP dan UMSP berjalan sesuai ketentuan serta didukung data yang akurat.

    Baca Juga:  Cegah Lumpuh Layu, Dinkes Kaltara Ajak Warga Dukung Imunisasi Polio

    Kedua, mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.

    Ia berharap seluruh anggota Dewan Pengupahan menjalankan tugas secara profesional dan objektif sehingga kebijakan pengupahan 2027 dapat diterima serta memberikan manfaat bagi pekerja maupun pengusaha.

    Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Sanusi, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara, H. Asnawi, jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU