spot_img
More
    spot_img

    Supa’ad Hadirkan Kepala BPJS di Reses, Warga Tarakan Bisa Langsung Sampaikan Keluhan JKN

    WARTA, TARAKAN – Keluhan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi catatan dalam agenda reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto. Kali ini, ia menghadirkan langsung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, agar warga bisa menyampaikan persoalan sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Langkah tersebut dilakukan dalam kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di Hotel Lembasung, Sabtu (14/11/2026). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat, termasuk pengemudi ojek online (ojol), untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka alami terkait kepesertaan maupun pelayanan kesehatan.

    Supa’ad mengatakan, persoalan BPJS Kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang cukup sering diterimanya. Keluhan tersebut disampaikan masyarakat melalui pertemuan langsung hingga media sosial.

    Mulai dari kartu kepesertaan yang mendadak tidak aktif, persoalan pembayaran iuran, hingga kesulitan mengakses layanan kesehatan menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

    “Selama ini banyak warga menyampaikan keluhan kepada saya, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, saya ingin persoalan tersebut tidak hanya dicatat sebagai aspirasi, tetapi juga bisa langsung mendapatkan penjelasan dari pihak yang memahami mekanismenya,” kata Supa’ad.

    Menurutnya, menghadirkan pihak BPJS Kesehatan dalam forum reses merupakan upaya mempertemukan masyarakat dengan instansi yang berwenang. Dengan demikian, warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat mengetahui penyebab persoalan dan langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya.

    Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberlanjutan kepesertaan masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang mendapatkan bantuan iuran melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    “Kami ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan mengenai kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

    Baca Juga:  Dorong Persiapan Matang PPDB 2025, DPRD Kaltara Ingatkan Pemprov Antisipasi Masalah Lama

    Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa JKN merupakan bentuk perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan.

    Melalui program tersebut, peserta yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh berbagai layanan medis tanpa harus menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri.

    Ia mencontohkan tindakan medis berbiaya besar, seperti pemasangan ring jantung dan cuci darah, yang dapat dijamin melalui program JKN sesuai ketentuan pelayanan.

    “Dulu, ketika seseorang membutuhkan tindakan medis dengan biaya besar, seperti cuci darah atau pemasangan ring jantung, banyak keluarga yang harus berpikir keras karena persoalan biaya. Sekarang, melalui JKN, masyarakat memiliki perlindungan agar tidak harus menanggung sendiri beban pengobatan tersebut,” jelas Yusef.

    Meski demikian, Yusef mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif agar manfaat JKN dapat diakses ketika dibutuhkan.

    Ia juga mengimbau peserta yang mengalami persoalan administrasi, tunggakan iuran, maupun kendala pelayanan agar segera mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

    Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan BPJS Kesehatan. Supa’ad berharap berbagai keluhan yang muncul dapat ditindaklanjuti sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi dan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU