spot_img
More
    spot_img

    APBD Kaltara 2027 Masuk Tahap Kesepakatan, DPRD dan Pemprov Setujui Tiga Ranperda Strategis

    WARTA, TANJUNG SELOR – Arah kebijakan anggaran pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) untuk 2027 mulai menemukan titik kesepakatan. DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

    Kesepakatan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, yang juga menghasilkan persetujuan bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

    Pembahasan KUA-PPAS sebelumnya telah dilakukan melalui koordinasi antara DPRD, komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proses tersebut menjadi bagian dari penyelarasan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.

    Selain agenda penganggaran, tiga Ranperda yang disetujui mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari tata kelola aset pemerintah, pembangunan perkebunan, hingga penguatan budaya literasi.

    Ketiga regulasi tersebut yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

    Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah agar pengelolaannya lebih tertib dan optimal.

    Sementara itu, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diharapkan menjadi landasan pengembangan sektor perkebunan yang produktif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.

    Adapun Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan serta mendorong tumbuhnya kebiasaan membaca di seluruh wilayah Kaltara.

    Persetujuan KUA-PPAS dan tiga Ranperda tersebut memperlihatkan dua fungsi penting DPRD yang dijalankan bersama pemerintah daerah, yakni fungsi penganggaran dan pembentukan peraturan daerah.

    DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyusunan anggaran maupun regulasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Baca Juga:  Meneladani Guru Tua, Gubernur Kaltara Ajak Perkuat Moderasi Beragama

    Dengan kesepakatan ini, penyusunan APBD 2027 diharapkan semakin terarah, sementara tiga Ranperda tersebut menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi perkebunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui budaya literasi.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU