spot_img
More
    spot_img

    Sekprov Kaltara Tekankan Inovasi Birokrasi Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    WARTA, TANJUNG SELOR – Para pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta tidak berhenti pada penyusunan gagasan perubahan selama mengikuti pelatihan kepemimpinan. Inovasi yang dirancang harus diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

    Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Kelas Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Jumat (13/11).

    Mewakili Gubernur Kaltara, Denny mengingatkan peserta yang telah menjalani pelatihan sejak 20 Juli 2026 agar tidak menjadikan rancangan aksi perubahan sebatas dokumen untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Setiap gagasan harus ditindaklanjuti melalui penerapan di perangkat daerah masing-masing.

    Menurutnya, kondisi geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan aksesibilitas menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah dijangkau masyarakat.

    Denny menjelaskan, pembaruan birokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan aplikasi atau peluncuran program baru yang membutuhkan anggaran besar. Langkah sederhana seperti memangkas tahapan administrasi, mempercepat proses pelayanan, dan memperkuat koordinasi antarlembaga juga dapat menghasilkan perubahan berarti.

    “Inovasi tidak harus selalu berupa aplikasi baru atau program dengan anggaran besar. Menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan memperbaiki koordinasi juga merupakan bentuk inovasi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata Denny.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program dan kebijakan tersebut memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

    Untuk mewujudkan hal itu, Denny meminta para pejabat administrator memegang empat prinsip dalam menjalankan tugas. Keempatnya meliputi integritas dan keteladanan, kolaborasi tanpa ego sektoral, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta konsistensi melakukan evaluasi dan penyempurnaan inovasi.

    Baca Juga:  Wabup Tana Tidung: Sungai dan Danau Harus Jadi Ruang Lindung Bersama

    Dukungan pimpinan perangkat daerah juga dinilai penting agar gagasan yang dihasilkan peserta PKA tidak berhenti setelah pelatihan berakhir.

    “Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah dan atasan langsung memberikan dukungan kepada para lulusan PKA agar gagasan perubahan yang dihasilkan selama pelatihan dapat diterapkan dan dikembangkan di lingkungan kerja masing-masing,” pesannya.

    Denny berharap lulusan PKA Angkatan IX dapat menjalankan peran lebih dari sekadar pejabat yang mengelola urusan administratif. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan kerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di Bumi Benuanta.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU