WARTA, NUNUKAN — Kesiapan petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam menghadapi situasi darurat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Komisi II DPRD Nunukan menilai keterbatasan peralatan di Damkar Sektor Nunukan Selatan perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal sekaligus terlindungi saat menjalankan tugas.
Sorotan tersebut muncul setelah Komisi II melakukan peninjauan langsung ke Kantor Damkar Sektor Nunukan Selatan. Dalam kunjungan itu, legislator melihat sejumlah perlengkapan operasional dan keselamatan yang masih belum memadai untuk menunjang tugas pemadaman, evakuasi maupun penanganan kondisi darurat lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena petugas Damkar bekerja dalam situasi yang memiliki risiko tinggi.
“Kami melihat langsung kondisi peralatan yang sangat memprihatinkan dan berpotensi menghambat kerja petugas,” kata Fajrul, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, tugas Damkar saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran. Petugas juga kerap terlibat dalam evakuasi korban serta menangani berbagai kejadian yang membutuhkan kemampuan penyelamatan di lapangan.
Karena itu, kelengkapan alat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap operasi berjalan aman dan efektif.
“Keselamatan petugas dan masyarakat adalah hal utama dalam setiap penanganan bencana. Untuk itu, perlu pengadaan peralatan yang memadai sebagai penunjang kegiatan,” ujarnya.
Peralatan Keselamatan Jadi Sorotan
Komisi II mencatat sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan peralatan Damkar Sektor Nunukan Selatan.
Di antaranya penambahan tandu untuk mendukung proses evakuasi korban serta Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) yang berfungsi sebagai perlindungan pernapasan ketika petugas harus bekerja di lokasi dengan asap tebal atau lingkungan berbahaya.
DPRD juga mendorong pengadaan tiga unit chainsaw berukuran lebih besar untuk mendukung penanganan kondisi tertentu di lapangan.
Selain itu, kebutuhan selang pemadam berukuran 2,5 inci dan 1,5 inci berbahan rubber, serta mesin atau pompa portabel turut menjadi perhatian.
Peralatan keselamatan lainnya juga dinilai perlu diperkuat. Termasuk helm dan pakaian pelindung untuk penanganan tawon atau serangga, perlengkapan evakuasi sarang tawon, serta alat pelindung diri khusus untuk menghadapi ular dan satwa berbahaya lainnya.
Jangan Tunggu Keadaan Darurat
Fajrul menegaskan, kelengkapan peralatan Damkar seharusnya tidak dipandang hanya sebagai kebutuhan tambahan. Peralatan tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan masyarakat yang harus tersedia sebelum keadaan darurat terjadi.
Menurutnya, petugas Damkar harus siap menghadapi berbagai jenis kejadian dengan karakteristik berbeda. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan dasar operasional maupun keselamatan petugas tersedia secara memadai.
“Pemda Nunukan harus melihat kebutuhan ini sebagai program prioritas, bukan sekadar daftar permintaan peralatan. Jangan sampai anggaran digunakan untuk hal-hal yang kurang mendesak, sementara peralatan keselamatan petugas Damkar justru terabaikan,” tegasnya.
Komisi II DPRD Nunukan selanjutnya mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan Damkar. Hasil inventarisasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan skala prioritas pengadaan sesuai kebutuhan operasional di lapangan.
Dengan peralatan yang lebih lengkap, DPRD berharap petugas Damkar dapat menjalankan fungsi pemadaman, penyelamatan, evakuasi, serta penanganan berbagai kondisi darurat secara lebih cepat dan aman.
Pada akhirnya, penguatan sarana Damkar bukan hanya soal menambah peralatan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan layanan penyelamatan yang sigap sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi petugas yang berada di garis depan saat keadaan darurat terjadi.
