WARTA, TANJUNG SELOR — Langkah Kalimantan Utara menuju pemanfaatan energi bersih tidak cukup hanya dengan memperbanyak penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Di tengah dorongan pengembangan panel surya, biomassa hingga potensi energi terbarukan lainnya, pemerintah juga dituntut memastikan sistem kelistrikan tetap efisien dan andal.
Tantangan tersebut menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara. Selain mendorong pemanfaatan EBT, aspek efisiensi konsumsi listrik, kesiapsiagaan menghadapi gangguan pasokan, hingga pengawasan operasional menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sistem energi daerah.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan pengembangan energi terbarukan harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kondisi kelistrikan di lapangan.
“Pengembangan energi terbarukan memang menjadi arah masa depan kita. Namun, kita juga harus realistis mengukur sejauh mana kesiapan infrastruktur, efisiensi penarikan daya, hingga mitigasi risiko darurat saat terjadi gangguan pasokan atau bencana alam,” ujar Ferdy di Tanjung Selor, Rabu (30/9).
Menurutnya, transisi menuju energi bersih harus berjalan beriringan dengan penguatan keandalan pasokan listrik. Jangan sampai pengembangan sumber energi baru justru tidak dibarengi kesiapan sistem dalam menghadapi berbagai risiko gangguan.
Karena itu, Dinas ESDM Kaltara turut memberi perhatian pada aspek konservasi energi. Efisiensi penggunaan listrik di tingkat masyarakat dinilai perlu terus didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Selain memberikan insentif dan dukungan bagi proyek-proyek energi bersih, aspek konservasi energi serta edukasi kesadaran masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang masif,” tuturnya.
Ferdy menilai kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga efisiensi sistem kelistrikan. Penghematan energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan konsumsi, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya energi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap sistem kelistrikan juga perlu diperkuat. Pengukuran, penanganan keluhan pelanggan, hingga kesiapan menghadapi kondisi darurat menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan energi tetap berjalan optimal.
“Fungsi pengawasan yang mencakup pengukuran, penanganan keluhan pelanggan, hingga penyusunan rencana kesiagaan darurat (contingency plan) terhadap kegagalan peralatan atau faktor cuaca ekstrem menjadi tolok ukur akuntabilitas pelayanan publik,” katanya.
Kondisi geografis Kaltara yang luas dan memiliki sejumlah wilayah dengan akses sulit turut membutuhkan pola mitigasi yang matang. Gangguan akibat kerusakan peralatan, kondisi cuaca ekstrem, maupun kendala lainnya harus dapat diantisipasi melalui koordinasi dan perencanaan yang jelas.
Untuk itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci. Dinas ESDM Kaltara mendorong penguatan sinergi dengan perusahaan penyedia listrik serta otoritas terkait agar berbagai potensi kerentanan dalam sistem kelistrikan dapat diminimalkan.
Ferdy menegaskan, agenda transisi energi tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan listrik yang andal.
“Kami tidak ingin transisi energi hijau mengabaikan keandalan pasokan yang ada saat ini. Sinergi, mitigasi darurat, dan edukasi efisiensi energi kepada masyarakat harus berjalan seiring agar kedaulatan energi di Kaltara benar-benar dirasakan secara adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan energi bersih di Kaltara diharapkan tidak berhenti pada penambahan sumber energi terbarukan. Lebih dari itu, transisi energi perlu dibangun bersama sistem kelistrikan yang efisien, tangguh, responsif terhadap gangguan, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
