WARTA, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
FEKDI x IFSE 2026 mengangkat tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”
Tema tersebut menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah, otoritas dan industri, percepatan inovasi teknologi keuangan, serta pengembangan talenta digital yang mampu bersaing secara global.
Agenda nasional ini sekaligus dirangkai dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, otoritas keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membahas pengendalian inflasi dan percepatan transformasi digital di daerah.
Sejumlah pejabat nasional hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dalam sambutannya, Airlangga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga menyampaikan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di antaranya melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga kepada 27,13 juta keluarga penerima manfaat, bantuan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Bagi Kaltara, kehadiran dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengendalian inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mempercepat implementasi digitalisasi di daerah.
Wagub Ingkong Ala juga mengikuti pembahasan terkait arah kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan layanan dan tata kelola digital di Kaltara.
Kehadiran Kaltara dalam forum nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga agenda digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi pelayanan pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan aktivitas masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Wagub Kaltara didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara H. Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.A.P.
