WARTA, NUNUKAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026 tercatat mengalami penurunan hingga Rp48,398 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan.
Dalam pandangan fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD-P 2026, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menjadikan penurunan tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, menyampaikan catatan tersebut saat rapat di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan catatan Fraksi PKS, PAD Nunukan yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp165,607 miliar turun menjadi Rp117,208 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026.
Menurut Said, perubahan angka tersebut perlu mendapat perhatian karena PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berasal dari kemampuan daerah sendiri untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Peningkatan PAD hendaknya berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, kualitas dan kemudahan pelayanan, serta pengelolaan potensi daerah yang lebih baik,” ujar Said saat membacakan pandangan Fraksi PKS.
Fraksi PKS mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak justru menambah tekanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha lokal.
Sebaliknya, penguatan pendapatan daerah dinilai dapat ditempuh melalui perluasan basis ekonomi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pencegahan kebocoran penerimaan, serta pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan.
Pemerintah daerah juga didorong memetakan kembali berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara optimal. Dengan demikian, peningkatan penerimaan daerah tidak semata-mata bergantung pada penambahan beban kepada masyarakat.
Soroti Ekonomi Perbatasan
Selain persoalan PAD, Fraksi PKS turut mengaitkan kondisi fiskal daerah dengan tantangan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Sebatik.
Persoalan ketersediaan BBM menjadi salah satu perhatian karena dapat berdampak terhadap biaya operasional nelayan, petani, pelaku usaha, hingga distribusi barang dan hasil produksi.
Karena itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah memperkuat sejumlah sektor pendukung ekonomi masyarakat, mulai dari ketersediaan energi, akses pasar, posisi tawar petani dan nelayan, hilirisasi komoditas, penguatan koperasi, akses pembiayaan hingga sistem distribusi dan logistik.
Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan memiliki daya tahan yang lebih baik ketika terjadi perubahan harga BBM maupun komoditas.
Catatan mengenai penurunan PAD dan kondisi ekonomi masyarakat perbatasan tersebut menjadi bagian dari pandangan Fraksi PKS dalam pembahasan RAPBD-P Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
