WARTA, NUNUKAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, tak sekadar menjadi forum menyusun daftar usulan pembangunan. Persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga justru menjadi perhatian utama dalam pembahasan, Selasa (15/9/2026).
Salah satu yang mendapat sorotan adalah kondisi jembatan Sungai Nyamuk. DPRD Nunukan menilai kerusakan akses tersebut sudah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbangdes harus dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar keinginan pembangunan.
“Usulan-usulan masyarakat tadi tentunya bukan menjadi suatu keinginan, tetapi menjadi kebutuhan. Contohnya mengenai jembatan Sungai Nyamuk yang harus segera mendapat perhatian,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan jembatan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi dan sosial warga. Karena itu, DPRD Nunukan berkomitmen mengawal aspirasi tersebut agar tidak berhenti sebagai daftar usulan di tingkat desa.
Musrenbangdes Sungai Nyamuk sendiri digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 sekaligus Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) 2028.
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan pembangunan dari tingkat paling bawah, sekaligus menyaring program yang dinilai paling mendesak untuk dibawa ke tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Pendidikan Tak Hanya Soal Bangunan
Selain infrastruktur, Andi Mulyono turut menyoroti pemerataan dukungan terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Nunukan.
Ia menyebut masih terdapat sekolah yang telah berdiri selama puluhan tahun, namun dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitasnya belum maksimal.
Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik sekolah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
“Kami tidak hanya melihat sekolahnya, peningkatan sumber daya manusia guru juga perlu dilakukan karena keduanya merupakan satu kesatuan,” katanya.
Ia menilai sarana pendidikan yang memadai harus berjalan seiring dengan kualitas guru. Dengan demikian, pembangunan pendidikan tidak hanya menghasilkan fasilitas yang lebih baik, tetapi juga mampu meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Usulan Harus Dikawal Sesuai Prioritas
Di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat, DPRD Nunukan mengingatkan agar setiap usulan pembangunan tetap disusun berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Andi menegaskan DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sebatik. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan program yang benar-benar memberikan dampak paling besar bagi masyarakat.
“Usulan boleh disampaikan, tetapi pemerintah juga akan melihat mana yang lebih prioritas dan paling dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan hingga penerangan perlu menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Dengan demikian, hasil Musrenbangdes diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi mampu menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga Sungai Nyamuk dan wilayah Sebatik secara lebih luas.
