WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah. Sedikitnya 60 desa yang hingga kini belum menikmati aliran listrik menjadi perhatian pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama jajaran pimpinan PLN Kalimantan di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (31/8).
Pertemuan tersebut dihadiri General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, GM UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta sejumlah manajer unit pelaksana PLN wilayah Kaltara dan Balikpapan.
Gubernur Zainal mengatakan Kaltara mendapat perhatian dan prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik.
“Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” kata Zainal.
Program listrik desa tersebut mulai berjalan pada 2026 dan ditargetkan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun ke depan. Pembiayaan program bersumber dari APBN, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh PLN.
Meski pelaksanaan berada di bawah PLN, Pemprov Kaltara memastikan tetap mengawal program tersebut agar berjalan sesuai target. Dinas ESDM Kaltara akan menjadi salah satu perangkat daerah yang aktif melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan PLN agar pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Zainal, pemerataan listrik bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka peluang ekonomi di wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik.
Pemprov Kaltara juga mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik baru.
Pemprov siap mendukung melalui penyediaan data masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga program dapat diberikan secara tepat sasaran.
Sementara itu, GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli memastikan pihaknya siap menjalankan program listrik desa di Kaltara. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program tersebut.
“Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Tak hanya menyasar desa yang belum berlistrik, penguatan sistem kelistrikan juga diarahkan ke kawasan perbatasan. PLN memprioritaskan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu di Krayan yang memanfaatkan energi terbarukan.
“Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” kata Chaliq.
Untuk masyarakat kurang mampu, PLN juga menyiapkan sejumlah skema bantuan, salah satunya Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Data calon penerima akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara untuk memastikan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sinergi Pemprov Kaltara dan PLN diharapkan tidak hanya mempercepat penyambungan listrik di puluhan desa, tetapi juga memperkuat keandalan energi di wilayah terpencil dan perbatasan.
Dengan demikian, pemerataan akses listrik diharapkan dapat menjadi penggerak baru bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
