WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran 2027 dikawal agar berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan program prioritas daerah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Saiful Bachry, mengatakan prinsip money follows program yang menjadi arah kebijakan APBD 2027 perlu diikuti dengan pengendalian pelaksanaan yang kuat. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada pencapaian target dan manfaat pembangunan.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana anggaran dapat direalisasikan, tetapi bagaimana setiap program dan kegiatan yang didanai APBD dapat memberikan manfaat dan mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Saiful.
Arah tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltara yang memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,201 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp2,231 triliun dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Lemlai Suri, Selasa (18/8).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kaltara Tahun Anggaran 2027.
Gubernur Zainal menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta memperhatikan rancangan akhir RKPD Kaltara Tahun 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung tema pembangunan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
“Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Zainal.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pembangunan sebagai bagian dari upaya memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai sasaran.
Saiful menuturkan, pengendalian pembangunan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah karena pencapaian target pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sektoral.
“Pembangunan membutuhkan sinergi. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Selain pendapatan dan belanja daerah, Pemprov Kaltara memproyeksikan Pembiayaan Netto sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Belanja daerah juga akan diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional.
Kebijakan tersebut disusun di tengah kinerja ekonomi Kaltara yang menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen secara year-on-year, dengan sektor konstruksi menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi.
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Juli 2026 tercatat 2,00 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 5,18 persen.
Untuk 2027, Pemprov Kaltara menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen, tingkat kemiskinan 4,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,72 persen, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,58.
Target tersebut akan didukung melalui delapan program unggulan daerah, meliputi pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan, pengembangan pangan dan agribisnis, pembangunan ekonomi hijau dan biru, pengembangan pariwisata dan budaya, akselerasi konektivitas antarwilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Menurut Saiful, pencapaian target tersebut membutuhkan konsistensi dalam mengawal pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pada capaian output, outcome, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalurnya,” tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi dan pengendalian pembangunan, Pemprov Kaltara menargetkan APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi menjadi penggerak peningkatan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
