WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerataan akses listrik di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi pekerjaan rumah besar. Masih ada desa di wilayah perbatasan yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menilai kondisi tersebut terjadi karena tidak semua wilayah perbatasan dapat dijangkau jaringan listrik PLN. Medan yang berat dan biaya pembangunan jaringan yang sangat tinggi menjadi tantangan utama.
“Bagaimana caranya kita menuntaskan persoalan listrik di desa-desa perbatasan. Tidak semua lokasi memungkinkan jaringan PLN masuk,” ujarnya.
Menurut Ferdy, pembangunan jaringan listrik konvensional menuju desa-desa terpencil membutuhkan investasi yang sangat besar. Estimasi biaya pembangunan jaringan bahkan dapat mencapai sekitar Rp1,5 miliar per kilometer, sehingga secara bisnis menjadi kurang menarik bagi PLN.
“Kalau dilihat dari sisi bisnis, tentu cukup sulit bagi PLN untuk membangun jaringan ke wilayah yang sangat terpencil dengan jumlah pelanggan yang sedikit,” katanya.
Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang disesuaikan dengan potensi alam di masing-masing wilayah.
Untuk desa-desa yang memiliki intensitas sinar matahari tinggi, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dinilai menjadi solusi paling realistis. Sementara wilayah yang memiliki aliran sungai dapat memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Adapun kawasan yang memiliki potensi kecepatan angin memadai dapat dikembangkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
“Kaltara memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Tinggal disesuaikan dengan kondisi geografis setiap daerah. Ada yang cocok menggunakan PLTS, ada yang menggunakan mikrohidro karena memiliki sungai kecil, bahkan ada lokasi yang berpotensi dikembangkan pembangkit tenaga angin,” jelas Ferdy.
Ia juga menyoroti perbedaan antara angka rasio elektrifikasi dengan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, tingginya angka rasio elektrifikasi belum tentu menggambarkan seluruh warga telah menikmati listrik secara layak.
“Sering kali disebut rasio elektrifikasi sudah mencapai sekitar 99 persen. Namun jika melihat kondisi desa-desa di perbatasan, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik yang memadai. Ini tentu menjadi perhatian bersama karena masyarakat perbatasan tidak boleh terus hidup dalam keterisolasian,” tegasnya.
Dinas ESDM Kaltara berharap pemerintah pusat bersama PLN dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan solusi kelistrikan berbasis energi terbarukan. Langkah tersebut dinilai menjadi cara paling efektif untuk mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembangunan jaringan listrik konvensional.
