WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus mendorong realisasi pembangunan Terminal Tipe A di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara guna meningkatkan fasilitas transportasi darat di wilayah Kaltara.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Idham Chalid menjelaskan bahwa pembangunan terminal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan akan ditangani Kemenhub RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
“Proses pembangunan akan dilaksanakan oleh BPTD, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan fisik di lapangan,” ujar Idham.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proyek tersebut. Salah satu dukungan utama yang diperlukan adalah penyediaan lahan, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai wilayah lokasi pembangunan.
Terhadap hal ini, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan karena tidak memiliki wilayah, karena pemilik wilayah adalah kabupaten/kota.
“Tapi, dari awal komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu terus ada, kami mendukung dan mendorong realisasi pembangunan Terminal Tipe A ini,” sebutnya.
Idham mengatakan, berdasarkan hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang sudah dilakukan sebelumnya, saat ini prosesnya sudah memasuki tahap penentuan lokasi pembangunan.
“Kan sudah ada tiga lokasi alternatif sebagai titik yang sedang dikaji. Itu dikaji oleh BPTD, lokasinya di Kilometer 2 dan di Sengkawit,” tuturnya.
Setelah dilakukan proses kajian, baru kemudian ditetapkan satu dari tiga lokasi yang menjadi alternatif itu sebagai titik pembangunan Terminal Tipe A tersebut.
Pemprov Kaltara berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat terwujudnya Terminal Tipe A di Tanjung Selor sebagai sarana penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan konektivitas transportasi di daerah. (**)
