WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik melalui penguatan peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK). Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Forum Advokasi Brief Peran dan Tata Kelola JFAK Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/5).
Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama terkait kualitas belanja publik dan pemerataan akses layanan antarwilayah.
Menurut Denny, hasil kajian Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia bersama program SKALA menunjukkan adanya fenomena Low Growth–High Spending. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian layanan dasar masyarakat.
“Belanja daerah relatif tinggi namun belum menghasilkan capaian layanan dasar yang sebanding,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari hasil kajian tersebut, program SKALA sebelumnya telah menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan yang menghasilkan 10 dokumen Policy Brief final dari berbagai sektor strategis. Mulai dari fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan dan perikanan, air minum, hingga pembangunan inklusif.
Dokumen kebijakan itu disusun oleh aparatur dari berbagai perangkat daerah dan diharapkan menjadi bahan advokasi bagi para pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Namun demikian, Denny menilai pemanfaatan Policy Brief tersebut masih belum optimal karena belum tersedia forum resmi untuk mempresentasikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan utama.
Selain persoalan advokasi kebijakan, ia juga menyoroti tata kelola JFAK di lingkungan Pemprov Kaltara yang dinilai masih membutuhkan penguatan koordinasi antarinstansi.
“Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya tindak lanjut terkait penanggung jawab JFAK serta belum terbentuknya forum kolaborasi analisis kebijakan,” katanya.
Melalui forum yang berlangsung selama dua hari tersebut, Denny berharap lahir komitmen bersama untuk mengintegrasikan rekomendasi Policy Brief ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia juga mendorong adanya kesepakatan pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi sekaligus mengaktifkan kembali Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kaltara sebagai wadah kolaborasi para analis kebijakan.
“Diharapkan forum ini menghasilkan penguatan tata kelola dan mekanisme kerja JFAK yang lebih terstruktur,” pungkasnya.
