WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan Embung Lapri di Sebatik, dengan memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2026.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, menjelaskan bahwa pada prinsipnya anggaran untuk pembebasan lahan telah disiapkan sejak tahun 2025. Namun, realisasi pembayaran sempat tertunda akibat kendala teknis yang tidak terduga.
“Anggaran sebenarnya sudah kami siapkan sejak 2025, tetapi prosesnya terhenti karena salah satu tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) meninggal dunia, sehingga tahapan saat itu tidak bisa dilanjutkan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Memasuki tahun 2026, Pemkab Nunukan kembali memastikan kesiapan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut. Bahkan, hal itu telah disampaikan secara resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan.
“Kami sudah menyurat ke BPN dan menegaskan bahwa anggaran untuk penyelesaian Embung Lapri tahun 2026 telah siap,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini proses penyelesaian lebih banyak berada pada tahapan administratif dan prosedural di pihak terkait. Pemerintah daerah, kata dia, tinggal menunggu tahapan lanjutan agar pembayaran dapat segera direalisasikan.
“Pada prinsipnya anggaran sudah siap, sekarang tinggal menunggu proses dari BPN hingga ke tahap pembayaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irwan Sabri mengungkapkan bahwa secara administratif proses pembebasan lahan Embung Lapri sebenarnya telah rampung. Namun, realisasi pembayaran kepada pihak yang berhak masih dalam tahap penyelesaian.
Pemerintah daerah berharap seluruh proses dapat segera dituntaskan, sehingga pembangunan Embung Lapri di Sebatik dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan air dan kebutuhan dasar lainnya.
“Harapan kami proses ini bisa segera selesai agar manfaat pembangunan embung dapat segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
