WARTA, TARAKAN – Upaya mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif terus dilakukan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya melalui sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender yang digelar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Supa’ad Hadianto.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terkait pentingnya perspektif gender dalam setiap proses pembangunan daerah.
Supa’ad menegaskan, pengarusutamaan gender bukan sekadar wacana, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
“Ranperda ini kami dorong agar perspektif gender benar-benar terintegrasi dalam kebijakan daerah, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih adil dan merata,” ujarnya.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan yang berdampak pada belum meratanya manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena itu, regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kaltara.
Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Kaltara ingin menumbuhkan kesadaran kolektif agar prinsip keadilan gender tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
Dengan begitu, arah pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat bagi semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan.
“Harapannya, ke depan kesetaraan dan keadilan gender bisa terwujud secara nyata dalam kebijakan daerah, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.
