WARTA, TARAKAN – Gelombang pemberitaan terkait dugaan ketidakadilan yang menimpa terpidana Arief Hidayat memantik respons serius dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Utara. Sebagai organisasi tempat Arief bernaung, Muhammadiyah memilih menempuh jalur dialogis ketimbang ikut larut dalam polemik media.
Ketua PWM Kaltara, Syamsi Sarman, menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar pada kasus ini. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya tabayun (klarifikasi) sebelum mengambil sikap lebih jauh.
”Kami tidak ingin berpolemik di media tanpa dasar yang kuat. Fokus kami adalah mendapatkan penjelasan secara langsung dan utuh dari pejabat yang berwenang,” ujar Syamsi, Minggu (1/2/2026).
Langkah Konkrit: Audiensi dan Pendampingan Hukum
Bukan sekadar memantau dari jauh, PWM Kaltara dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada dua instansi kunci: Kepala Lapas Tarakan dan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan.
Beberapa poin penting terkait langkah Muhammadiyah ini antara lain:
- Forum Klarifikasi: Audiensi bertujuan mendapatkan keterangan resmi agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menjadi simpang siur.
- Pendampingan LBH: Dalam pertemuan tersebut, Syamsi Sarman akan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.
- Komunikasi Konstruktif: Mengedepankan prinsip silaturahmi untuk mencari titik terang secara objektif.
”Insyaallah, kami ingin berdiskusi dengan semangat kekeluargaan agar persoalan ini menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Syamsi.
Syamsi berharap melalui jalur komunikasi formal ini, keadilan dapat ditegakkan tanpa harus menciptakan kegaduhan. Menurutnya, pemahaman yang utuh hanya bisa didapat jika semua pihak duduk bersama dalam satu meja.
”Dengan komunikasi yang baik, kami berharap ada kejelasan dan pemahaman yang utuh terkait persoalan ini,” pungkasnya.
