WARTA,TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mewujudkan program Kaltara Terang kembali menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga triwulan III tahun 2025, rasio elektrifikasi di provinsi ini telah menembus 96,34 persen, melampaui capaian nasional.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltara, Abdul Muis, mengatakan peningkatan ini menandai ketersediaan listrik yang semakin merata di hampir seluruh kabupaten/kota.
“Untuk triwulan III tahun 2025, datanya berada di angka 96,34 persen. Ini menunjukkan keberhasilan kita dalam memastikan akses listrik bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Selain rasio elektrifikasi umum, indikator lain yang ikut terdongkrak adalah rasio desa berlistrik, yakni persentase desa yang sudah terhubung dengan jaringan PLN. Saat ini, angkanya mencapai 85,48 persen.
Muis menjelaskan angka tersebut hanya mencakup desa yang memiliki sambungan resmi PLN. Sementara listrik mandiri maupun PLTS bantuan pusat yang belum terkoneksi ke jaringan PLN tidak masuk dalam perhitungan desa berlistrik, tetapi tetap dihitung dalam elektrifikasi umum.
Meski capaian cukup tinggi, pemerataan listrik di Kaltara masih menghadapi tantangan berat, terutama di wilayah terpencil.
“Topografi dan kondisi geografis menjadi kendala. Banyak desa posisinya jauh dan sulit dijangkau,” tegasnya.
Selain itu, desa-desa di Kaltara umumnya dihuni jumlah kepala keluarga yang relatif sedikit—sekitar 20 hingga 30 rumah—sehingga pembangunan jaringan baru membutuhkan perencanaan khusus.
Namun demikian, Pemprov Kaltara memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik hingga 2026 mendatang.
“Upaya percepatan dilakukan melalui anggaran APBD provinsi serta pengajuan bantuan pusat seperti program BPBL dan Listrik Desa,” jelas Muis.
Ia menegaskan langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltara dalam mewujudkan pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh desa di Kaltara dapat menikmati akses penerangan yang layak dan berkelanjutan,” pungkasnya. ()
