WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menyambut baik peresmian Gedung Baru Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D, pada Sabtu (22/11). Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, bersama Kepala BPS RI dan Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai, SST., M.M.
Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPS RI atas selesainya pembangunan gedung yang dinilai memiliki peran strategis dalam penguatan fondasi data daerah.
“Gedung baru ini mencerminkan kesungguhan BPS dalam memperkuat kualitas data statistik yang menjadi rujukan utama Pemerintah Daerah,” ujar Wagub.
Wagub menjelaskan bahwa hadirnya gedung baru tersebut menjadi representasi nyata komitmen Pemprov Kaltara dalam memastikan seluruh perencanaan pembangunan berbasis pada data yang kredibel, berkualitas, dan terverifikasi. Pemprov menempatkan data resmi BPS sebagai dasar acuan dalam berbagai kebijakan prioritas, mulai dari penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga penguatan ekonomi regional.
“Perencanaan tanpa data adalah perencanaan tanpa arah. BPS hadir sebagai penentu koordinat bagi pembangunan Kaltara,” tegas Wagub.
Data BPS menjadi instrumen kunci dalam penyusunan RPJPD Kaltara 2025–2045, memastikan arah pembangunan jangka panjang provinsi berjalan berdasarkan fakta dan proyeksi yang terukur.
Pemprov Kaltara telah mengimplementasikan Satu Data Daerah (SDD) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 untuk menjamin konsistensi dan integrasi data lintas sektor. Pada 2024, Pemprov juga menetapkan Data Statistik Sektoral melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1.220/2024 dan mulai memanfaatkan platform E-DATAKU Sidara Cantik 2.0 dalam perencanaan tahun 2025.
Sejak 2021, kolaborasi Pemprov dan BPS dilakukan secara sistematis dalam Musrenbang, Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029, hingga Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kualitas layanan publik dan menajamkan efektivitas kebijakan.
Dukung Targeting DTSEN untuk Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
Menindaklanjuti kebijakan nasional, Pemprov Kaltara tengah bersiap mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pendekatan penargetan terpadu guna memperkuat program penanganan kemiskinan dan stunting.
Wagub menegaskan bahwa kebijakan ini membutuhkan sinergi semakin erat antara perangkat daerah dan BPS agar setiap intervensi berjalan tepat sasaran.
Wagub Ingkong berharap peresmian gedung baru tersebut menjadi momentum besar untuk memperkuat tata kelola statistik daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.“BPS dan Pemerintah Provinsi berjalan searah, membangun Kaltara yang semakin maju, akurat, dan terukur,” pungkasnya.
