WARTA, TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kolaborasi lintas sektor, DPRD mendorong agar program tersebut tidak hanya menjamin asupan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan berbasis hasil lokal.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menjelaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, kelompok petani dan nelayan, serta masyarakat.
“Program MBG akan berjalan optimal bila bahan bakunya berasal dari hasil tani dan laut lokal. Dengan begitu, petani dan nelayan Kaltara bisa menikmati manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujar Jufri, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah provinsi tengah mendorong peningkatan kapasitas petani dan nelayan agar mampu menghasilkan bahan baku berkualitas sesuai kebutuhan program MBG. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
“Kami tidak hanya mendukung penyediaan bahan baku, tetapi juga memberikan ruang bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Dengan begitu, mereka bisa lebih mandiri dan produktif,” tambahnya.
Selain itu, Jufri menilai penerapan praktik pertanian modern dapat menjadi kunci peningkatan produktivitas. Ia mencontohkan, sistem pertanian di Tawau, Malaysia Timur, yang sukses memanfaatkan teknologi dan manajemen lahan terpadu.
“Kaltara memiliki potensi besar dari segi tanah dan iklim. Dengan pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan, produktivitas petani bisa meningkat signifikan,” ujarnya.
DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah memperluas program penyuluhan dan pembinaan sektor pertanian serta perikanan agar masyarakat mampu menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi secara mandiri.
“Dengan pembinaan yang tepat, kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan memperkuat ekonomi lokal,” tegas Jufri.
Ia mengajak seluruh organisasi pertanian dan perikanan untuk menjalin koordinasi erat dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami optimistis, melalui kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, potensi besar Kalimantan Utara dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (*)
